Pengecekan Mobil Dinas Pemkab Siak Mengungkap Banyak Kekurangan
Bupati Kabupaten Siak, Afni Z, melakukan pengecekan dan inventarisasi terhadap seluruh mobil dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pada hari Kamis (7/8). Dalam pengecekan tersebut, sebanyak 541 unit kendaraan diperiksa. Namun, dari jumlah tersebut, lebih dari 100 unit tidak bisa ditunjukkan dan sekitar 100 lainnya dalam kondisi rusak. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keberadaan mobil-mobil tersebut.
Bupati Afni menjelaskan bahwa saat ini Inspektorat sedang melakukan pendataan menyeluruh terhadap semua kendaraan dinas. Tujuannya adalah agar masalah yang ada dapat diketahui secara jelas. Ia juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mobilnya tidak lengkap untuk segera melengkapi data yang diperlukan. Salah satu hal yang membuat Bupati Afni kesal adalah adanya pegawai yang memiliki hingga empat unit mobil dinas, bahkan ada yang memiliki dua unit.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, sekitar 100 unit mobil dinas ditemukan dalam kondisi rusak berat. Bahkan, beberapa di antaranya tampak sangat rusak namun masih digunakan. Bupati Afni berencana untuk melelang kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, pengecekan ini juga mengungkap fakta-fakta lain yang perlu ditelusuri, seperti penggunaan dana bahan bakar yang tidak sesuai, biaya perbaikan yang tidak jelas, serta penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi.
Afni mengaku kaget ketika mengetahui ada mobil dinas yang berada di Jakarta dan digunakan untuk urusan pribadi. Menurutnya, hal ini sangat tidak wajar dan harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, ada informasi bahwa terdapat 72 unit mobil sewaan yang belum dibayar selama delapan bulan, dengan total nilai mencapai Rp4 miliar. Termasuk di dalamnya adalah mobil dinas milik Bupati sendiri. Jika tidak dibayar, mobil-mobil tersebut akan ditarik pada Senin (11/8).
Ia langsung bertanya kepada Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD), Rori Erlangga, apakah ada anggaran yang tersedia untuk mencicil pembayaran. Rori menyebutkan bahwa masih tersedia dana sebesar Rp1 miliar di kas. Berdasarkan informasi tersebut, Bupati Afni memutuskan untuk menggunakan dana tersebut agar 72 mobil sewaan tersebut tidak ditarik.
“Bayangkan jika mobil Bupati ditarik, lalu bagaimana kepala OPD, kabid, dan camat bekerja? Saya benar-benar kaget dan baru tahu situasi ini,” ujarnya. Untuk masa depan, Afni akan mengevaluasi apakah lebih efisien untuk menyewa atau membeli mobil baru sebagai aset daerah. Jika penyewaan lebih murah, ia berharap kerja sama dilakukan dengan lebih dari satu penyedia.
About the Author
